MONEY POLITIC DALAM SOROTAN

Di antara berbagai macam pelanggaran yang merupakan pelanggaran mendasar dan masih menjadi wacana yang debatable di kalangan parpol dan pengamat politik adalah money politic yang dilakukan untuk mempengaruhi perolehan suara.

Sebenarnya pelanggaran pemilu yang berbentuk politik uang sudah terjadi pada pemilu-pemilu sebelum tahun 1999 (pada masa Orde Baru), namun karena pelakunya adalah single mayority, maka kontrol sosial, kajian dan diskusi yang sifatnya transparan tentang praktik tersebut sangat lemah dan minim. Untuk itu kajian yang tepat untuk pelanggaran money politic dapat dikristalkan antara tahun 1999 sampai sekarang, yang pada masa ini peraturan sudah memadai dan suasana rutinitas politik sudah cukup untuk dianggap demokratis dan transparan.

 

Diskursus money politic

Dalam melihat definisi money politic dalam arti yang sesungguhnya, kita harus bijak, ini bahkan telah terjadi pembiasaan makna money politic secara konstektual. Karena fenomena money politic ibarat gunung es di tengah laut, hanya dapat dapat dilihat puncaknya, sebaliknya secara keseluruhan tidak pernah kita ketahui. Carnelis Lay (1998; 7) mengatakan ”ada sebagian parpol selalu menggunakan uang sebagai unsur guna mendapatkan dukungan politik dari berbagai segmen politik. Karena itu dana didistribusikan kepada berbagai segmen penting dalam masyarakat, seperti tokoh, ulama, dan lain-lain.

Politik sangat erat dengan kekuasaan, karena pada dasarnya tujuan perjuangan politik adalah memperoleh kekuasaan politik. Sementara itu kekuasaan amat dekat dengan uang. Demikian dekatnya, sehingga kekuasaan seseorang dapat diukur dengan jumlah uang yang dimilikinya. Duncan ( 1998; 13) mengatakan ”jika seseorang memiliki satu sen uang maka dia berkuasa sejauh satu sen atas manusia yang lain.

Demikian hubungan politik dengan uang amat dekat, dan terkadang manusia memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan politik untuk uang atau sebaliknya menyalahgunakan uang untuk kepentingan politik. Dalam hal ini Huntington ( 1997; 59-71) mengatakan, jika kesempatan politik lebih besar daripada kesempatan ekonomi, maka manusia cenderung menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Sebaliknya jika kesempatan ekonomi melebihi kesempatan politik, maka dia cenderung menggunakan kekayaannya untuk membeli kekuasaan.

Masalah hubungan politik dengan uang, ada dua istilah berbeda yang sering disalah artikan maknanya, yaitu political financing dan money politic. Political financing adalah segala pemasukan dan pengeluaran dana partai politik secara legal. Misalnya sumbangan dari pengusaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang ada, bukan hasil korupsi, pemutihan uang karena ingin menghindari pajak. Namun sumber ini harus diumumkan secara transparan kepada publik ataupun aparat berwenang. Untuk itu, political financing merupakan faktor yang amat penting bagi keberlangsungan sebuah partai politik. Kalau boleh mengibaratkan, sebagai darah kehidupan bagi tubuh partai.

Sedangkan untuk pengertian money politic, ada beberapa alternatif pengertian. Diantaranya, suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai unatuk mempengaruhi suara pemilih (vooters). Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. Konsekwensinya para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-undang anti suap.

 

Money politic dalam Pemilu

Praktek dari money politic dalam pemilu sangat beragam. Diantara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain: a) distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu, b) pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang ilegal, c) penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai poltik tertentu, misalnya penyalahgunaan dana JPS atau penyalahgunaan kredit murah KUT dan lain-lain.

Dari sisi waktunya, praktik money politic di negara ini dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yakni pra pemungutan. Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi. Untuk tahap kedua adalah setelah pemungutan, yakni menjelang Sidang Umum DPR atau pada masa sidang tersebut. Sasarannya adalah kalangan elit politik. Di tangan mereka kedaulatan rakyat berada. Mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis.

Kalau kita mau menganalisa dari kedua tahapan praktik tersebut, bahwa praktik politik uang dengan sasaran the voters, pemilih atau rakyat secara umum akan sangat sulit diukur keberhasilannya. Karena disamping medannya sangat luas juga banyaknya jumlah pemilih. Apakah rakyat yang mencicipi uang benar-benar mau mencontreng tanda gambar parpol yang telah memberikan uang atau mereka ’berkhiatan’. Karena dalam masyarakat telah berkembang pemahaman bahwa pemilu bukan saja pesta demokrasi, tapi juga pesta bagi-bagi uang.

Adapun keberhasilan praktik money politic pada tahapan yang kedua lebih dapat diprediksi ketimbang pada tahap yang pertama. Sebab sasaran yang kedua adalah elit politik yang akan mengambil keputusan penting bagi perjalanan pemerintahan. Namun kalau pemilihan dilakukan dengan voting tertutup, keberhasilan rekayasa tersebut semakin sulit, terutama jika pelaku money politic tersebut dinyatakan kalah dalam pemilihan. Dengan demikian para ’pengkhianat’ sulit dilacak.

Demikian eratnya hubungan uang dengan politik, sehingga jika money politic tetap merajalela niscaya parpol yang potensial melakukan praktik tersebut hanya partai yang memiliki dana besar. Berapapun besarnya jumlah dana yang dikeluarkan, keuntungan yang diperoleh tetap akan jauh lebih besar. Sebab pihak yang diuntungkan dalam praktik money politic adalah pihak pemberi, karena dia akan memperoleh dukungan dan kekuasaan politik yang harganya tidak ternilai. Adapun yang dirugikan adalah rakyat. Karena ketika parpol tersebut berkesempatan untuk memerintah, maka ia akan mengambil suatu kebijakan yang lebih menguntungkan pihak penyumbangnya, kelompoknya daripada interest public.

Bagaimanapun juga money politic merupakan masalah yang membahayakan moralitas bangsa, walaupun secara ekonomis—dalam jangka pendek—dapat sedikit memberikan bantuan kepada rakyat kecil yang turut mencicipi. Namun apakah tujuan jangka pendek yang bersifat ekonomis harus mengorbankan tujuan jangka panjang yang berupa upaya demokratisasi dan pembentukan moralitas bangsa ?

Demoralisasi yang diakibatkan oleh money politic akan sangat berbahaya baik dipandang dari sisi deontologis (maksud) maupun teologis (konsekwensi). Karena sifatnya yang destruktif, yakni bermaksud mempengaruhi pilihan politik seseorang dengan imbalan tertentu, atau mempengaruhi visi dan misi suatu partai sehingga pilihan politik kebijakannya tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat.

 

Dampak Praktik money politic

Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan (freedom), persamaan derajat (equality), dan kedaulatan rakyat (people’s sovereghty). Di lihat dari sudut ini, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah paham yang menginginkan adanya kebebasan, kedaulatan bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang ada.

Dengan demikian adanya praktik money politic berarti berdampak terhadap bangunan, khususnya di Indonesia berarti prinsi-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktek politik uang. Suara hari nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan.

Sisi etika politik yang lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan.

Money politic bukan secara moral saja yang salah dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: