MALADAPTIF KAWIN SIRI DIKALANGAN MAHASISWI

Fenomena maraknya sejumlah mahasiswi di Bojonegoro dan Tuban yang ditengarai menjadi istri simpanan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, patut menjadi perhatian semua pihak. Apalagi menurut media masa baik lokal maupun nasional dikatakan bahwa sebagian besar praktik itu dilakukan ketika mereka masih duduk di bangku kuliah dan berakhir setelah yang bersangkutan meraih sarjana. Ada beberapa alasan klies dari para mahasiswi, tetapi alasan yang paling dominan adalah untuk membiayai kuliah. Dengan menjadi istri simpanan atau semacam istri kontrak, mereka mendapat biaya hidup secara tetap setiap bulan dari sang suami.
Kenyataan tersebut membuktikan, bahwa fenomena salah kaprah dalam pernikahan siri itu tidak hanya milik orang awam an sich, bahkan masyarakat terpelajarpun (baca; mahasiswi) bisa terperosok. Salah kaprah yang di maksud adalah bahwa nikah siri diasumsikan sebagai sebuah jalan pintas untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tak diinginkan. Padahal dalam hal ini KH. Mustofa Bisri yang akrab dipanggil Gus Mus dalam Ensiklopedi Ijmak mengatakan bahwa Nikah Siri (Kawin Rahasia) berarti perkawinan diam-diam tanpa saksi dan ini menurut kesepakatan ahlul ilmi dari kalangan Sahabat Nabi dan Tabi’in jelas tidak sah (lihat, Ensiklopedi Ijmak, tentang Penyaksian Nikah, halaman 471).
Memang, dalam hukum Islam nikah siri sebagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah bukanlah satu hal yang dilarang, dengan syarat pernikahan itu telah memenuhi rukun dan syarat syah-nya nikah. Namun, nikah siri tetap saja tidak akan dianggap sah di mata hukum kenegaraan Indonesia. Ini bisa dilihat pada Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan landasan ini sebenarnya sudah sangat gamblang persoalan status perkawinan seseorang yang kawin ’dibawah tangan’. Kenapa perkawinan harus dicatat oleh negara (KUA) ? Selain sebagai data pemerintah, juga bertujuan untuk memperkecil resiko banyaknya kerugian atau kesewenang-wenangan yang akan dialami oleh seorang wanita (isteri) dan anak-anak dari hasil nikah siri, baik kerugian dalam aspek sosial maupun hukum. Banyak sekali kerugian yang senantiasa siap menerkam wanita dan anak yang terlibat dalam ikatan nikah siri itu.
Berikut ini beberapa madlarat (kerugian) yang wajib ditanggung seorang isteri dan anak dari hasil nikah siri;
Pertama dari sisi legal-formal.
(1) Pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum, sehingga pihak wanita tidak dianggap sebagai isteri yang sah.
(2) Isteri dan anak dari hasil nikah siri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia.
(3) Isteri dari hasil nikah siri tidak memiliki hak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum pernikahan siri mereka dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi.
Kedua dari aspek sosial.
(1) Seorang wanita yang terikat hubungan nikah siri akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.
(2) Wanita yang tinggal serumah dengan suami hasil dari nikah siri akan dianggap kumpul kebo, atau kadang juga dianggap sebagai isteri simpanan.
(3) Wanita tersebut akan menjadi buah bibir di lingkungan tempat tinggalnya.

Ketiga resiko perspektif dari anak hasil kawin siri.
(1) Anak dari hasil nikah siri, akan dianggap sebagai anak yang tidak sah.
(2) Anak tersebut hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja dan
(3) Secara hukum, anak tersebut tidak memiliki hubungan dengan sang ayah.
Hal ini bisa dilihat pada Undang-Undang Perkawinan pasal 42 dan pasal 43 ayat (1) berikut :
Pasal 42 berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” sedangkan
Pasal 43 ayat (1) berbunyi: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
(4) Akte kelahiran si anak pun hanya akan dicantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama sang ayah tidak ada.
(5) Selain itu, status anak pun akan tertulis sebagai anak di luar nikah.
(6) Anak juga akan di stempel/cap negatif masyarakat, yaitu sebagai anak haram. Status sosial anak tersebut tentu saja akan membuat sang anak menderita dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan mungkin sepanjang hidupnya. Status si anak yang tidak jelas di mata hukum, tentu saja akan menimbulkan lemahnya hubungan antara si anak dengan sang ayah. Dan seandainya, suatu saat sang ayah tidak mengakui bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya, maka sang anak tidak akan memiliki kekuatan apa-apa yang dapat ia gunakan untuk melakukan pembelaan atau melakukan gugatan.
(7) Dan yang paling merugikan si anak adalah, bahwa anak tersebut tidak memiliki hak atas nafkah, biaya pendidikan, biaya kehidupan, dan warisan dari sang ayah.
Itulah beberapa kerugian yang siap ’menerkam’ para mahasiswi dan anak-anak yang terjebak dalam ikatan nikah siri. Begitu banyak dan besarnya kerugian yang harus diterima oleh para mahasiswi dan anak yang tidak berdosa atas terjadinya ritual nikah siri, maka dengan dalih apapun sebenarnya kawin di bawah tangan tidak bisa ditolelir.
Sebagai sebuah jalan tengah, barangkali saran dari mantan Rektor ITS Surabaya Prof. Muh. Nuh ada baiknya kita simak untuk mengeliminir persoalan kawin siri di kalangan mahasiswa –khususnya Tuban dan Bojonegoro. Menurut Pak Nuh –sekarang menjabat Menteri Infokom– paling tidak ada tiga peran yang bisa dimainkan Perguruan Tinggi terkait dengan persoalan ini. Pertama, mengikutisertakan keluarga yang kurang mampu sebagai mahasiswa melalui program keberpihakan. Hal ini tentu tetap memperhatikan standar kualitas.
Kita bisa membayangkan, kalau setiap Perguruan Tinggi menyiapkan secara khusus affirmative action itu, setiap tahun akan dilahirkan pejuang baru pemberantas kemiskinan dari keluarga miskin. Merekalah sebenar-benarnya yang bisa merasakan beratnya menjadi orang miskin. Kedua, dengan melakukan reorientasi konsentrasi pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi yang lebih mengarah secara langsung pada pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan. Setiap daerah (desa) miskin dipetakan untuk mengetahui persoalan dan potensi yang dimilikinya.
Berdasarkan peta tersebut, dengan menggunakan pendekatan sistemik, multiaspek dan terukur, Perguruan Tinggi dapat berperan sebagai pendamping dan menerapkan sumber daya (ilmu dan teknologi serta SDM) yang dimilikinya untuk membangun desa melalui pemberdayaan masyarakat. Apabila setiap Perguruan Tinggi memiliki daerah miskin sebagai daerah binaan dan menjadi gerakan massal, bukan saja daerah-daerah miskin yang berkurang, tetapi bisa didapatkan model reference (model rujukan) pengembangan wilayah, membuka sinergitas antar wilayah sekaligus sebagai lesson learned untuk menyempurnakan pendekatan dan metode yang telah digunakan.
Ketiga, Perguruan Tinggi dengan tradisi riset dan pengembangannya yang kuat dapat menghasilkan produk-produk keilmuan dan keteknologian yang mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan kinerja yang berujung pada peningkatan daya saing bangsa. Tingginya daya saing bangsa yang dimiliki akan membuka kesempatan kerja baru, menurunkan pengangguran dan ujungnya dapat menekan angka kemiskinan.
Untuk itu peran Perguruan Tinggi bersama pemerintah dan masyarakat dalam memerangi kawin siri menjadi agenda penting yang harus direnungkan dan dijalankan secara serius. Itu tidak sulit direalisasikan, asalkan ada goodwill dari semua pihak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: