KEBUDAYAAN DAERAH, Siapa Yang Peduli ?

Sekarang ini, istilah daerah bukan hanya memiliki makna geografis dan cultural, melainkan juga sangat kental juga dengan makna politik. Dalam kancah pergumulan budaya dan politik pacsa reformasi, istilah daerah terkesan memiliki daya tawar lebih tinggi dibanding istilah nasional. Kini frase politik yang menyertakan kata nasional, atau tujuan-tujuan lain yang bersifat nasional terpinggirkan oleh frase politik yang mengikutsertakan kata daerah. Lihat misalnya: otonomi daerah, putra daerah, budaya daerah, bahasa daerah atau utusan daerah. Bahkan telah muncul beberapa partai yang berbahu kedaerahan seperti yang ada di Nangroe Aceh Darussalam, dan juga daerah yang lainnya. Gejala ini menurut Ayu Sutarto menunjukkan bahwa daerah adalah entitas yang sangat erat dengan kepentingan politik (Ayu Sutarto, 2004).
Paparan berikut akan mencoba menguraikan peran kebudayaan daerah dalam multikulturalisme. Untuk membangun suatu negara bangsa yang warganya memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda diperlukan politik multikulturalisme, sekalipun harus hati-hati dalam penerapannya. Mengapa ? Karena jika salah langkah penerapannya maka akan menumbuhkembangkan keputusun-keputusan diskriminatif.

Kebudayaan Daerah
Apakah kebudayaan daerah itu ? Kusumohamidjojo mendefinisikan, sebagai berikut kebudayaan daerah adalah tata pikir yang terstruktur atau bangunan konseptual yang terdiri dari bagian-bagian yang bersifat integratif dari kelompok-kelompok etnik tertentu. Kebudayaan terjabarkan dari komponen-komponen biologis, psikologis, ekologis, dan histories dari eksistensi pendukungnya (manusia). Kebudayaan terkait dengan berbagai aspek kehidupan pendukungnya, mulai dari bagaimana mereka memenuhi keutuhan biologisnya, menanggapi panggilan jiwanya, memenuhi kebutuhan ekologisnya, hingga bagaimana mereka memelihara kesinambungan sejarahnya (Kusumohamidjojo, 2000).
Sebab kebudayaan daerah mengemban dua peran strategis sekaligus. Peran strategis pertama, bermuatan ekonomis, dan peran strategis kedua adalah bermuatan politik. Peran strategis ekonomis berkaitan dengan pemanfaatan dan pemberdayaan produk-produk budaya daerah seperti kerajinan rakyat, pakaian serta perhiasan khas daerah, obat-obatan tradisional, pesta-pesta rakyat, teater tradisional dan lain-lainnya yang digarap menjadi industri pariwisata yang banyak menghasilkan devisa. Sedangkan peran strategis yang bermuatan politis beraitan dengan adat-istiadat, kearifan lokal, budi pekerti, sikap dan pandangan hidup, sopan-santun dan berbagai bentuk folklor lisan yang dapat dijadikan tuntunan dan pedoman dalam membangun komunikasi antarbudaya sehingga menumbuhkan iklim yang kondusif bagi bertumbuhnya harmoni, toleransi, dan apresiasi terhadap kemajemukan. Sehingga produk-produk kebudayaan yang berupa cipta dan karya dapat dijadikan komoditas untuk menunjang pemberdayaan ekonomi rakyat, sedangkan produk-produk kebudayaan yang berupa nilai dapat digunakan untuk memperkokoh integrasi dan integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kebudayaan daerah juga diyakini sarat dengan pesan-pesan filosofis, spiritual, moral dan sosial. Seni tradisi merupakan ekspresi hidup dan kehidupan masyarakat pendukungnya, serta menjadi sumber inspirasi gerakan spiritual, moral dan sosial. Dalam lingkaran kecilnya, seni tradisi terbukti memiliki peran signifikan dalam mencairkan ketegangan sosial. Di balik keterbatasan pranata lokalnya, seni tradisi juga mengandung makna universal –yang paralel dengan agama– membawa pesan mulia bagi keluhuran budi manusia.
Sekalipun sekarang ini masih terjadi tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah, antara nasional dan lokal, antara Ika dan Bhineka, antara Indonesia dan kelompok etnik yang secara politik dinaunginya. Tarik-menarik tersebut kadang-kadang berubah menjadi pergumulan sengit dan menyebarkan virus disintegrasi dan separatisme yang menggoyahkan ’rumah besar’ yang bernama NKRI. Pergumulan ini juga menunjukkan bahwa perjalanan untuk menjadi Indonesia belum selesai. Dengan kata lain, politik multikulturalisme di negeri itu belum berhasil seperti yang dicita-citakan.
Tantangan utama yang harus diselesaikan oleh negeri ini adalah tantangan domestik. Yakni bagaimana menjadi Indonesia seutuhnya secara ikhlas lahir-batin. Menjadi Indonesia bukan hanya sebuah pikrian atau keputusan politik tetapi juga komitmen budaya. Menjadi Indonesia tidak harus meninggalkan jatidirinya sebagai Aceh, Papua, Jawa, Dayak, Sunda, Batak atau Bali. Menjadi Indonesia tidak harus bertentangan dengan Islam, Kristen, Hindu, Budha atau aliran kepercayaan. Menjadi Indonesia dibebaskan untuk menjadi Golkar, PDIP, PKB, PAN, PPP, PKS dan lain-lainnya, asalkan loyalitas dan baktinya tetap diberikan kepada Indonesia.
Kita pernah sepakat bahwa yang dimaksud kebudayaan nasional adalah pertemuan dari puncak-puncak kebudayaan daerah. Tetapi persoalannya, setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama. Setiap kelompok etnik memiliki kekuatan yang berbeda-beda, baik itu kekuatan yang terkait dengan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, atau modal budaya yang dimilikinya. Adalah suatu kebetulan sejarah jika Jawa pernah menjadi dominan. Tetapi, dominasi Jawa telah menjadikan Jawa sebagai kelompok etnik yang tertuduh, karena Jawa yang dominan dianggap membuat kesalahan besar terhadap Indonesia. Jawa yang merupakan bagian dari Indonesia, di cap sebagai kelompok etnik yang serakah karena suku Jawa memiliki akses di berbagai tempat strategis. Jika tuduhan tersebut benar, Jawa harus segera mawas diri dan memperbaiki diri. Kesan seperti itu harus segera dieliminir atau diluruskan.
Ada lagi suatu dasar pikiran yang salah, yang kadang-kadang dikemukakan orang, yaitu bahwa puncak-puncak dan sari kebudayaan Indonesia hanya terdapat di Jawa, sehingga teori puncak-puncak itu berarti men-Jawa-kan daerah-daerah di seluruh Indonesia. Pikiran-pikrian itu tidaklah semuanya benar. Sebab hal ini pernah ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, daerah-daerah di luar Jawa harus faham terhadap puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan yang dimilikinya, baik yang masih nampak hidup terus, maupun yang tersimpan di dalam adat-istiadat atau sejarah masing-masing. Kemajemukan budaya yang terdapat di seluruh kepulauan Indonesia mempunyai lingkungan sendiri-sendiri. Dan sekali-kali tidak boleh ditonjol-tonjolkan atau dipaksakan kepada masyarakat di daerah-daerah lain yang bukan daerahnya. Jika ada seorang yang ingin men-Jawa-kan rakyat di luar pulau Jawa, maka orang tersebut adalah sosok yang tidak faham akan zaman yang serba demokratis seperti sekarang ini.
Apakah kebijakan resmi pemerintah Indonesia terhadap warga daerah telah acceptable dan adil ? Kata orang daerah belum. Beberapa daerah makmur berpendapat bahwa mereka hanya menjadi sapi perahan pusat. Tetapi pusat juga berdalih bahwa apa yang diperbuat merupakan kebijakan yang terbaik bagi Indonesia, demi pemerataan, demi persatuan, demi kesatuan, demi, demi dan demi. Pokoknya jangan sampai deminya itu berubah menjadi demit (hantu).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: