PERAN PERGURUAN TINGGI MEMOTONG MATA RANTAI KEMISKINAN

Pemerintah dengan terpaksa telah mengambil pilihan pahit menaikkan BBM. Benarkah pemerintah telah siap terhadap dampak yang akan timbul dari kebijakan tersebut ? Salah satu langkah pemerintah untuk menepis kekhawatiran sebagian pihak tentang imbas negatif kenaikan harga BBM adalah dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus, bagi kaum miskin Rp 100 ribu per keluarga per bulan. Di sebut BLT plus, karena selain uang, keluarga miskin akan mendapatkan minyak goreng dan gula. Sekalipun direspon negatif oleh banyak pengamat dan menganggap kebijakan uzur itu penuh dengan lubang-lubang persoalan seperti mekanisme pembagian yang subur dengan kesemrawutan, namun pemerintah tidak bergeming dengan kebijakan tersebut.
Diperkirakan 19,1 juta keluarga miskin akan mendapatkan bantuan tunai 19 triliun. Kompensasi bagi keluarga miskin itu menurut rencana akan diambilkan dari penghematan subsidi Rp 35 triliun akibat kenaikan harga BBM sekitar 30 persen. Separo subsidi yang dihemat akan digunakan untuk perlindungan kaum miskin, sedangkan separo lagi untuk mengurangi defisit anggaran, yang mencapai 2,1 persen dari produk domestik bruto (Jawa Pos, 14 Mei 2008).
Dengan menaikkan harga BBM, selain dapat mengurangi kekeliruan pemberian subsidi BBM yang selama ini dinilai cukup banyak salah sasaran karena dinikmati orang-orang kaya bermobil. Menurut kacamata pemerintah, pengalihan subsidi langsung ke masyarakat miskin dapat bermanfaat untuk pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Benarkah demikian ?
Menurut Bagong Suyanto –Staf pengajar Fisip Unair– di atas kertas, pemberian bantuan langsung dalam bentuk uang tunai kepada keluarga miskin, harus diakui, dapat meringankan beban penderitaan kelaurga miskin. Terutama tatkala kebutuhan hidup sehari-hari naik pasca kenaikan harga BBM. Namun disisi lain, penucuran BLT itu sesunguhnya dalam waktu cepat atau lambat dapat berdampak kontra produktif.
Kebijakan yang sifatnya karitatif bukan saja akan mengikis pelan-pelan mekanisme self-help (kemampuan menolong diri sendiri) yang selama ini dimiliki masyarakat miskin, tetapi juga membuat masyarakat miskin bergantung pada subsidi dan belas kasihan pihak lain, bahkan tidak mustahil mereka juga makin tersubordinasi.
Pemerintah sebenarnya menyadari bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak seharusnya dilakukan sepotong-potong, parsial dan hanya bersifat temporer. Untuk itu selain penyaluran BLT plus, pemerintah dilaporkan tetap meneruskan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang lain seperti beras untuk masyarakat miskin, asuransi kesehatan bagi keluarga miskin dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, yang menjadi masalah dari berbagai program bantuan yang digulirkan pemerintah itu, nyaris semua adalah program karikatif. Tidak ada program yang benar-benar berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin.
Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang bisa dilakukan oleh Perguruan Tinggi khususnya Unisda Lamongan dalam menghadapi persoalan yang melilit bangsa ini ? Mengutip Jeffery D. Sachs (2005) dalam bukunya The End of Proverty atau yang telah dilakukan oleh Muhammad Yunus dengan Grameen Faundation-nya yang kemudian meraih Nobel Perdamaian tahun 2006. atau apa yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Triple Track Strategy-nya, atau yang pernah disuarakan Joseph Stiglitz, pemenang nobel bidang ekonomi 2001, semua memiliki kesamaan pandang soal pentingnya peran kesehatan dan pendidikan dalam memerangi kemiskinan.
Untuk itu, sudah saatnya Perguruan Tinggi bisa berbuat lebih banyak dan konkret dalam upaya memerangi kemiskinan tersebut. Sengaja menggunakan kata dasar ’perang’ dalam konteks kemiskinan ini. Hal ini dikarenakan beberapa studi terakhir menunjukkan bahwa salah satu penyebab munculnya perilaku radikal –termasuk di dalamnya terorisme—adalah kemiskinan. Sehingga mestinya keseriusan kita dalam memerangi kemiskinan, seharusnya kelas seriusitasnya sekelas dengan perang melawan teroris.
Banyak kajian telah dilakukan untuk memerangi atau memotong mata rantai kemiskinan, salah satu diantaranya adalah Jeffery D. Sachs yang telah menguraikan, bahwa ada tiga hal untuk mengakhiri kemiskinan; (i) menyediakan kesehatan dasar, (ii) memberikan pendidikan, dan (iii) membangun infrastruktur dalam hal penyediaan air, listrik serta komunikasi. Dia telah melakukan pelelitian tentang penerapan ketiga pendekatan tersebut dan menunjukkan hasil yang sangat baik untuk memotong mata rantai kemiskinan di pedesaan (Kenya) dan di perkotaan (Mumbai, India).
Bagaimana dengan Perguruan Tinggi ? Menurut mantan Rektor ITS Muh. Nuh, paling tidak, ada tiga peran yang bisa dimainkan Perguruan Tinggi terkait dengan persoalan ini. Pertama, mengikutisertakan keluarga yang kurang mampu sebagai mahasiswa melalui program keberpihakan. Hal ini tentu tetap memperhatikan standar kualitas.
Kita bisa membayangkan, kalau setiap Perguruan Tinggi menyiapkan secara khusus affirmative action itu, setiap tahun akan dilahirkan pejuang baru pemberantas kemiskinan dari keluarga miskin. Merekalah sebenar-benarnya yang bisa merasakan beratnya menjadi orang miskin. Kedua, dengan melakukan reorientasi konsentrasi pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi yang lebih mengarah secara langsung pada pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan. Setiap daerah (desa) miskin dipetakan untuk mengetahui persoalan dan potensi yang dimilikinya.
Berdasarkan peta tersebut, dengan menggunakan pendekatan sistemik, multiaspek dan terukur, Perguruan Tinggi dapat berperan sebagai pendamping dan menerapkan sumber daya (ilmu dan teknologi serta SDM) yang dimilikinya untuk membangun desa melalui pemberdayaan masyarakat. Apabila setiap Perguruan Tinggi memiliki daerah miskin sebagai daerah binaan dan menjadi gerakan massal, bukan saja daerah-daerah miskin yang berkurang, tetapi bisa didapatkan model reference (model rujukan) pengembangan wilayah, membuka sinergitas antar wilayah sekaligus sebagai lesson learned untuk menyempurnakan pendekatan dan metode yang telah digunakan.
Ketiga, Perguruan Tinggi dengan tradisi riset dan pengembangannya yang kuat dapat menghasilkan produk-produk keilmuan dan keteknologian yang mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan kinerja yang berujung pada peningkatan daya saing bangsa. Tingginya daya saing bangsa yang dimiliki akan membuka kesempatan kerja baru, menurunkan pengangguran dan ujungnya dapat menekan angka kemiskinan.
Dengan ketiga peran tersebut dan berbagai macam pendekatan serta pengetahuan yang dimiliki Perguruan Tinggi, masyarakat miskin bisa meningkatkan pendapatan melalui pengetahuan dan ketrampilan yang diajarkan dan secara psikologis mencerahkannya dalam soal pentingnya pendidikan. Untuk itu peran Perguruan Tinggi bersama pemerintah dalam memerangi kemiskinan menjadi agenda utama yang harus direnungkan dan dijalankan secara serius. Itu tidak sulit direalisasikan.
Ingat bangsa ini ibarat gabungan dari mata rantai. Kekuatan bangsa ini tidak hanya ditentukan mata rantai terkuat, tetapi juga ditentukan oleh kekuatan mata rantai terlemah. Tugas kita –Perguruan Tinggi—adalah mempercepat penguatan mata rantai terlemah dengan tetap memberi kesempatan penguatan mata rantai yang sudah kuat.

(Tulisan ini pernah dimuat di Jurnal Gelanggang FKIP Unisda Lamongan dengan judul; BBM, BLT vs Nasib Pendidikan Si-Miskin, Edisi 13/Th VII/ Juli 2008)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: