GENDERANG PILKADA MULAI DI TABUH

Ada tengara bahwa Pilkada kalau tidak dikelola dengan baik ternyata juga bisa menjadi sumber konflik. Dalam perspektif sederhana kita bisa melihat ketika KPUD Lamongan mengundi para Bakal Calon (Balon) Bupati Lamongan Periode 2010-2015. Hanya persoalan yang kecil saja tenyata bisa memicu bentrok antar pendukung. Andai saja petugas keamanan tidak sigap dengan kejadian tersebut maka persoalan yang lebih besar bisa saja terjadi. Tapi alhamdulah setelah pihak keamanan bertindak tegas, persoalan tersebut tidak menjadi ‘bola liar’. (Radar, 9/4/2010). Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam pengambilan nomor urut yang ditetapkan KPUD Lamongan, pasangan Tsalits Fahami-Subagio (SAHABAT) mendapat nomor urut 1, Ongki Wijaya – Basyir (OBAMA) nomor urut 2, Fadeli – Amar Syaifudin (FAHAM) nomor urut 3 dan Suhandoyo-Kartika Hidayati (SEHATI) nomor urut 4.
Entahlah, keinginan hidup dan berkuasa terus, merupakan benih yang menyatu dan lahir bersama manusia, sampai dia menyadari kehambaannya. Lihatlah, bayi –seperti menyadari kehidupan dan kekuasaannya –begitu tak peduli terhadap sekelilingnya. Yang penting semua keinginannya terpenuhi. Setiap kali dia ‘menunjukkan kekuasaannya’ dengan senjatanya yang cukup ampuh: menangis !
Lalu lambat laun meningkat, dari sekadar menangis ke memukul-mukul atau bahkan merusak. Sampai sang orangtua pun menyadari kekuasaan mereka sendiri. Atau kesadaran akan kekuasaan mereka sendiri melebihi toleransinya terhadap ‘kekuasaan’ ini berlanjut terus hingga si anak sudah menjadi dewasa.
Namanya saja fana, dan memang mana ada kehidupan kekal di dunia ini ? Mana ada kekuasaan tanpa akhir ? Mana ada bayi abadi ? Mana ada sopir seumur hidup ? Mana ada pejabat tidak mengalami pensiun dan dipensiunkan ? Kehidupan dan kekuasaan yang kekal itu hanyalah bualan Iblis.
Namun seringkali, terutama ketika kita masih sangat hidup dan berkuasa, melalui kehidupan dan kekuasaan kita itu, Iblis terus menina-bobokkan kita hingga kita menjadi lupa.
Maka, Anda yang sedang menikmati hidup dan membanggakan kekuasaan –sebesar atau sekecil apapun—kiranya patut mencatat syair Arab ini di hati Anda; Idza hamalta ilal quburi janazatan; Fa’lam biannaka ba’daha tahmulu; Wa idza wulita umura qaumin sa’atan; Fa’lam biannaka ba’daha ma’zulu ( Bila suatu ketika kau memikul keranda ke kubur/ Ingatlah bahwa sesudah itu kau akan dipikul pula/ Dan bila kau diserahi sesuatu kekuasaan atas kaum/ Ketahuilah satu saat kau akan diberhentikan juga)( KH. Mustofa Bisri, 1996).
Kembali kepada persoalan Pilkada. Bahwa sebagaimana dikatakan oleh MK untuk tahun ini saja (2010) akan digelar tidak kurang sekitar 244 Pilkada. Terdiri atas 7 pilkada provinsi dan 237 pilkada kabupaten dan kota. Dengan asumsi itu, kemungkinan akan ada 73-122 sengketa pilkada yang akan berperkara di MK.
Padahal semestinya Pemilihan Kepala Daerah merupakan tolok ukur sebuah negara demokrasi yang baik di era otonomi daerah. Namun hampir di semua daerah Pilkda ternyata menimbulkan permaslahan-permasalahan, baik permasalahan hukum, permasalahan konflik di daerah, permasalahan administrasi penyelenggaraan, dan seterusnya yang berakibat memunculkan timbulnya gugatan pelaksanaan Pilkada di banyak wilayah Indonesia.
Bahkan berdasarkan data Pelaksanaan Pilkada di Indonesia pada tahun 2008 tercatat 169 kasus hasil pilkada yang digugat di pengadilan, dengan rincian :
a. Pilkada gubernur/wakil gubernur sebanyak 7 kasus,
b. Pilkada bupati/wakil bupati sebanyak 132 kasus,
c. Pilkada wali kota/wakil wali kota sebanyak 21 kasus.

Di antara ratusan sengketa hasil pilkada di Tanah Air, ada tiga kasus yang putusannya menimbulkan perdebatan, yaitu sengketa Pilkada Depok, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Sehingga beberapa survey mengatakan, bahwa Pelaksanaan Pilkada di Indonesia yang telah dimulai semenjak tahun 2005, hampir lebih dari 60% menjadi persoalan dalam pelaksanaan Pilkada. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan daftar Pilkada tahun lalu.
Inilah sebagian kecil daftar Kabupaten/Kota yang melakukan gugatan hasil Pilkada, seperti : Tangeran, Padang Lawas, Tapanuli Utara, Donggala, Minahasa, Pariaman, Makasar, Purwakarta, Sukabumi, Kudus, Cirebon, Suo Harjo, Lawo, Wejo, Biak Numfor, Jambi, Kerinci, Surabaya, dan seterusnya.
Dengan mendasarkan realitas tersebut, maka tesis yang berbunyi bahwa Pilkada ternyata kadang bisa menjadi sumber kisruh kadang ada benarnya. Maka penting bagi semua komponen orang daerah, agar menjadikan Pilkada ini sebagai wahana berdemokrasi dan bukan democrazy. Kita semua tentunya tidak ingin daerah kita menjadi chaos gara-gara Pilkada. Justru dengan adanya Pilkada kita banyak berharap kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan justru semakin meningkat. Bagaimana dengan pendapat Anda ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: