Gus Dur dan Gelar Pahlawan

Oleh; Sumiati Anastasia, Alumnus University of Birmingham/Tinggal di Balikpapan
Menjelang Hari Pahlawan, media massa kembali diramaikan oleh bursa pencalonan pahlawan. Pencalonan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tinggal selangkah lagi sebagai pahlawan bersama mendiang Presiden Soeharto (Surya, 18/10).
Terkait Gus Dur, sosok satu ini memang selalu menjadi pahlawan dalam hati siapapun yang mengaguminya. Apalagi Gus Dur selalu heroik dalam cara berpikir, meski tetap bersikap moderat. Gus Dur juga selalu bertindak bak pahlawan karena konsistensi perjuangannya pada topik keagamaan, kemanusiaan, pluralitas dan demokrasi. Jika kelak Gus Dur diberi gelar itu, jelas akan memecahkan rekor, karena tiga generasi dari satu keluarga menjadi pahlawan nasional berturut-turut. Pertama Hasyim Asya’ari (Pendiri NU), kedua Wahid Hasyim (ayahanda Gus Dur yang pernah menjabat Menteri Agama) dan ketiga Gus Dur sendiri.
Berdasar sejumlah syarat administrasi penganugerahan gelar sesuai UU No 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda, Gus Dur memang tinggal selangkah lagi. Menariknya nama Soeharto juga muncul bersama Gus Dur. Nama kedua presiden bersama sejumlah nama lain kini sudah masuk ke Istana Negara dan tinggal menunggu pengesahan dari Presiden SBY.
Berdasar UU tersebut, terdapat tiga kriteria untuk penetapan pahlawan nasional yakni warga negara Indonesia, berjasa dalam membela bangsa dan negara, tak pernah cacat dalam perjuangannya. Surat Edaran Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial no 281/PS/X/2006 menguraikan lagi kriteria tersebut seperti perjuangan itu bukan sesaat melainkan secara konsisten (hampir) seumur hidup, mempunyai jiwa/semangat nasionalisme yang tinggi, memiliki jangkauan yang luas dan berskala nasional serta tak pernah melakukan perbuatan tercela. Lalu kriteria lain adalah bahwa nama calon pahlawan yang diusulkan sebaiknya sudah wafat seperti Bung Karno.
Polarisasi
Menariknya usulan gelar pahlawan untuk Gus Dur nyaris tanpa polemik. Tapi usulan serupa untuk almarhum Pak Harto (wafat (27/1/2008) dan dikuburkan di Astana Giribangun (28/1/2008), memicu polemik. Bagi yang setuju gelar pahlawan untuk Pak Harto, mereka berargumen Soeharto dipandang sebagai putra terbaik bangsa yang pernah memimpin dan mempertahankan kesatuan Negara Republik Indonesia.
Bagi yang tak setuju berargumen, Soeharto pelanggar HAM berat dan koruptor yang memperkaya diri dan keluarganya. Gelar itu menghina akal sehat dan hati nurani, lontar Fadjroel Rachman, Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Kompas.com, 17/10). Jadi gelar pahlawan untuk Pak Harto memang menimbulkan pro-kontra hebat dan polarisasinya tajam sekali.
Yang pasti, sesungguhnya di alam kubur, baik Pak Harto atau Gus Dur dipastikan tak butuh gelar pahlawan nasional. Yang butuh gelar pahlawan itu adalah para pengagumnya yang masih hidup. Namun kalau keduanya perlu diberi gelar pahlawan nasional demi terwujudnya rekonsiliasi nasional, kita seharusnya bisa menerima.
Memang terkait gelar pahlawan, sebaiknya pemerintah mau belajar dari sejarah. Jangan lagi ada penetapan yang ganjil dan diskriminatif. Jangan lagi ada sangkaan orang bisa jadi pahlawan lewat jalur cepat atau jalur lambat seperti di masa lalu. Simak misalnya penetapan Jenderal Basuki Rakhmad. Tokoh yang berjasa dalam mendapatkan Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) 1966 itu langsung diangkat menjadi pahlawan nasional sehari setelah meninggal, 8 Januari 1969.
Sebaliknya ada yang perlu waktu lama. Bung Karno (wafat 20 Juni 1970), baru ditetapkan sebagai pahlawan pada 1986. Juga Bung Tomo. Perjuangan Bung Tomo dalam perang 10 November 1945 di Surabaya menjadi tonggak kedua setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tapi gara-gara berani mengkritik Bung Karno dan Pak Harto, baru pada 2009, Presiden SBY memberi gelar pahlawan nasional pada Bung Tomo.
Heroik
Penulis yakin pahlawan sejati seperti Gus Dur tak haus gelar pahlawan nasional. Penulis justru takut terkait usulan pahlawan ini, dari alam kubur, Gus Dur justru nyeletuk “Gitu aja, kok repot?”
Yang mendesak, negeri ini sebenarnya lebih butuh jiwa kepahlawanan. Apalagi di sekitar kita banyak masalah seperti kemiskinan, tak ada akses pendidikan bagi wong cilik, beragam penyakit seperti HIV-AIDS dan flu burung-flu babi, kerusakan lingkungan, narkoba, korupsi, dan sebagainya.
Dalam kamus bahasa Indonesia (Balai Pusaka, 2005), pahlawan diberi makna sebagai orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Pahlawan sejati jelas tak berpretensi demi gelar pahlawan atau sebuah kavling di Taman Makam Pahlawan. Gus Dur sudah membuktikannya.
Kita tentu senang jika Gus Dur diberi gelar pahlawan nasional. Syukur-syukur dalam waktu tak lama dari hari mangkatnya. Namun bisa jadi Gus Dur lebih suka bila siapapun yang mengklaim sebagai pengagumnya mau bertindak heroik dengan melanjutkan karya dan pemikirannya di bidang kemanusiaan, keagamaan, pluralitas dan demokrasi. Karena ke depan tantangan memperjuangkan nilai kemanusiaan, pluralitas dan demokrasi jelas akan lebih berat tanpa sosok Gus Dur.
Editor: IC
Sumber: GP Ansor online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: