Negara Merestui Kebodohan

Oleh; Prof Dr M Bashori Muchsin Msi, Guru besar dan Pembantu Rektor II Universitas Islam Malang
Di tengah masyarakat sering ditemukan kondisi paradoksal dan disparitas. Di satu sisi, kampanye program wajib belajar digencarkan pemerintah, di sisi lain institusi pendidikan malah menelurkan kebijakan yang melukai masyarakat.
Kita terbentuk menjadi masyarakat ambigu. Di saat ada sebagian masyarakat bisa ‘membeli’ sekolah dengan iuran, infak, dan sumbangan bernominal puluhan juta rupiah, justru masih banyak anak usia produktif yang sulit membebaskan dirinya dari jerat kebodohan. Mereka mengidap buta aksara. Sungguh tragis nasib anak-anak buta aksara ini dibandingkan sebayanya yang bisa ikut kejuaraan olimpiade internasional kimia.
Siapa di antara kita yang masih punya nurani untuk tidak membiarkan anak-anak yang seharusnya duduk manis di sekolah terhempas dalam kebutaan aksara? Dalam ranah konstitusi digariskan, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan layak. Layak secara konstitusi tentu diselaraskan dengan kondisi masyarakat yang sedang dipacu dan berpacu mengejar kemajuan. Dengan kondisi sebagian masyarakat yang masih buta aksara {angka buta aksara usia 15 tahun ke atas per akhir Agustus 2008 mencapai 10,16 juta jiwa (/6,22 persen), 65 persen di antaranya anak perempuan – (Afifuddin, 2009), bagaimana mungkin bisa dijadikan sebagai modal SDM untuk bersaing di tingkat global?
Layakkah kita disebut beragama yang berbasis kemasyarakatan dan kerakyatan, kalau kita lebih sibuk mengurus diri sendiri, partai, kroni, atau kepentingan-kepentingan eksklusif, sementara di tengah masyarakat bertebaran anak-anak di kantong-kantong kebodohan, yang salah satunya ditandai dengan buta aksara?
Diskriminatif
Mengacu pada sisi yuridis saja, sebenarnya kita belum layak disebut sebagai masyarakat yang sedang konsentrasi pada dunia pendidikan. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
Peranti yuridis tersebut menunjukkan, seharusnya sistem pendidikan diselenggarakan dengan memerhatikan kondisi riil masyarakat. Pendidikan tak boleh hanya memerhatikan golongan elit, sementara golongan alit dilupakan. Komunitas alit juga memiliki hak-hak asasi, seperti bebas dari kebodohan dan kefakiran ilmu.
Banyaknya anak-anak yang masih buta aksara merupakan bukti konkret bahwa kita, khususnya pemerintah belum serius memerhatikan masalah pendidikan. Pemerintah hanya sibuk mengemas kulitnya pendidikan, uang masuk yang diperoleh sekolah, dan sisi menterengnya bangunan sekolah, sementara kepentingan pendidikan riil masyarakat, seperti penyelenggaraan pendidikan yang bebaskan buta aksara masih diabaikannya.
Praktik semacam itu layak dikategorikan sebagai pelanggaran norma yuridis edukasi. Asas keadilan dan keadaban dalam dunia pendidikan yang seharusnya ditegakkan, justru dilecehkan. Masyarakat miskin yang seharusnya dibebaskan dari kefakiran ilmu, tak ditempatkan sebagai proyeksi istimewa pembumian penyelenggaraan pendidikan yang memihaknya. Akibatnya, masyarakat miskin kian identik dengan penyakit pendidikan bernama buta aksara.
Dosa yuridis edukasi itu identik dengan dosa publik secara agama. Dalam agama juga diperintahkan agar setiap bentuk penyakit sosial seperti kebodohan wajib dientas. Agama melarang keluarga, masyarakat, atau bangsa memilki generasi yang lemah. Bukti generasi lemah terletak pada buta aksara yang menimpa masyarakat. Bagaimana mungkin konstruksi negara bisa kuat di tangan generasi yang berpenyakit secara edukasi?
Nabi Muhammad SAW pernah punya proyek istimewa dengan membebaskan sahabat-sahabatnya yang buta aksara dengan cara ‘menghukum’ tawanan perang yang pandai menulis, membaca, berhitung, untuk menjadi guru. Dalam kasus tersebut, seharusnya kita, khususnya pemerintah, layak merefleksikannya sebagai pelajaran berharga. Nabi merupakan sosok pemimpin yang berani menentukan langkah revolusioner di bidang pendidikan dengan cara melibatkan tawanan perang yang berbeda keyakinan, ideologi, dan agama untuk menjadi guru bagi masyarakat (pengikut)nya.
Dalam hal transformasi ilmu pengetahuan, perbedaan agama dan ideologi tak jadi penghalang yang bisa memandulkan cita-cita pembaharuan. Di sinilah Nabi menghitung dengan cerdas, bahwa pondasi kemajuan masyarakat dan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Islam, tidak akan bisa menjadi agama yang mencerahkan masyarakat, kalau ahli dakwahnya atau komunitasnya bukanlah manusia terdidik.
Itulah bentuk konvergensi riil edukasi dari lintas agama yang menempatkan aspek idealisme pembebasan, pencerdasan dan pencerahan pendidikan masyarakat sebagai tujuan fundamentalnya. Perbedaan agama tidak dijadikannya sebagai sekat-sekat yang membuat tersumbatnya aliran transformasi nilai-nilai kependidikan, sebaliknya dijadikannya sebagai kekuatan moral progresif yang memediasi terwujudnya pembumian pencerahan pendidikan yang berpondasi kemasyarakatan.
Editor: IC
Sumber: Suryaonline/14/10/2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: